JAKARTA, incaresidence.co.id – Di balik data statistik mengenai permukiman kumuh atau rumah tak layak huni, tersembunyi realitas sosial yang lebih kompleks. Ketika kriteria rumah layak huni tidak terpenuhi, dampaknya tidak hanya pada individu, tapi juga pada struktur sosial secara keseluruhan.
Lingkungan dengan konsentrasi rumah tidak layak biasanya juga memiliki keterbatasan infrastruktur pendukung. Jalan rusak, drainase buruk, hingga minimnya fasilitas umum seperti ruang terbuka, taman, dan sarana pendidikan. Dalam kondisi seperti itu, peluang anak-anak untuk berkembang secara sehat dan optimal menjadi terbatas.
Beberapa penelitian yang dilakukan lembaga pembangunan menyebutkan bahwa penghuni rumah tidak layak lebih berisiko mengalami keterbatasan sosial seperti:
- Rendahnya akses terhadap pendidikan berkualitas
- Tingginya angka putus sekolah
- Masalah kesehatan kronis sejak usia dini
- Risiko pengangguran dan ketidakstabilan ekonomi keluarga
Oleh karena itu, kriteria rumah layak huni menjadi fondasi penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan kompetitif. Intervensi pada level hunian bisa berdampak sistemik dalam jangka panjang, termasuk pada perencanaan kota dan keadilan sosial.
Peran Arsitek dan Perencana Kota dalam Mewujudkan Hunian Layak
Desain rumah bukan hanya tentang estetika. Dalam konteks pemenuhan kriteria rumah layak huni, arsitek memiliki peran strategis untuk menerjemahkan prinsip kesehatan, efisiensi ruang, dan keamanan dalam bentuk desain yang terjangkau.
Beberapa prinsip desain arsitektur yang mendukung hunian layak antara lain:
- Desain berbasis iklim tropis: Mengoptimalkan ventilasi silang dan pencahayaan alami agar rumah tetap sejuk tanpa pendingin udara.
- Modulasi ruang yang fleksibel: Ruang terbuka multifungsi yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan penghuni.
- Pemanfaatan material lokal: Bahan bangunan dari sumber terdekat yang lebih hemat biaya dan ramah lingkungan.
- Integrasi sanitasi dalam desain awal: Tidak hanya kamar mandi, tetapi juga sistem drainase, septic tank, dan pembuangan limbah yang efektif.
Sementara itu, perencana kota bertanggung jawab memastikan kawasan tempat tinggal dirancang dengan aksesibilitas yang merata, termasuk akses jalan, fasilitas umum, dan utilitas dasar seperti listrik dan air bersih.
Perencanaan hunian yang memenuhi kriteria rumah layak huni juga seharusnya mencakup pendekatan inklusif, di mana masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan dan perbaikan lingkungannya sendiri.
Kebijakan dan Program Pemerintah Terkait Rumah Layak Huni
Pemerintah Indonesia telah merancang berbagai skema dan kebijakan untuk mendorong masyarakat memiliki rumah yang memenuhi kriteria rumah layak huni, baik melalui pendekatan subsidi, bantuan swadaya, maupun skema pembiayaan ringan. Beberapa program yang sudah berjalan antara lain:
1. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
Program ini memberikan dana stimulan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memperbaiki atau membangun rumah sesuai standar rumah layak huni. Pendekatan yang digunakan adalah swadaya, artinya masyarakat terlibat langsung dalam proses pembangunan.
2. Program Sejuta Rumah
Dicanangkan sejak 2015, program ini bertujuan menyediakan perumahan bagi MBR, termasuk rumah susun sederhana sewa (rusunawa), rumah tapak bersubsidi, dan unit hunian terjangkau di kawasan urban.
3. Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP)
Skema pembiayaan dengan bunga rendah dan tenor panjang yang memungkinkan MBR memiliki rumah layak secara bertahap.
4. Pengentasan Permukiman Kumuh
Melalui kolaborasi lintas sektor, pemerintah berupaya menata kawasan kumuh agar menjadi lingkungan yang memenuhi kriteria rumah layak huni dan kelayakan lingkungan dasar lainnya.
Meski berbagai program telah dicanangkan, tantangan di lapangan tetap ada. Mulai dari keterbatasan data penerima manfaat yang akurat, hambatan teknis, hingga kesenjangan antara desain program dan kondisi riil masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dan kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi sangat penting dalam implementasinya.
Konsep Rumah Layak Huni dalam Perspektif Masa Depan
Perkembangan teknologi dan tantangan lingkungan ke depan membuat konsep kriteria rumah layak huni harus terus diperbarui. Tidak cukup hanya memenuhi standar fisik, rumah ideal masa depan juga perlu mempertimbangkan:
- Adaptasi terhadap perubahan iklim: Termasuk ketahanan terhadap banjir, panas ekstrem, dan kekeringan.
- Digitalisasi hunian: Sistem pemantauan suhu, kelembaban, dan keamanan berbasis teknologi sensor.
- Desain inklusif dan gender-sensitive: Menjamin kenyamanan untuk semua kelompok, termasuk perempuan, anak-anak, lansia, dan difabel.
- Ekonomi sirkular dalam konstruksi: Menggunakan material daur ulang dan sistem bangunan yang minim limbah.
Selain itu, urbanisasi yang semakin masif membuat pentingnya mendorong konsep hunian vertikal layak huni, terutama di kawasan perkotaan padat. Prinsip yang sama tetap berlaku—ruang cukup, sirkulasi udara dan cahaya baik, sanitasi memadai, serta keamanan fisik dan psikologis yang terjamin.
Studi Kasus: Transformasi Hunian Tidak Layak Menjadi Layak
Sebagai gambaran nyata, di salah satu kawasan pinggiran kota Surabaya, sekelompok warga bekerja sama dalam program perbaikan rumah berbasis komunitas. Melalui dana gotong royong dan bantuan teknis dari NGO lokal, mereka memperbaiki struktur rumah, mengganti atap bocor, menambah ventilasi, dan membangun kamar mandi sehat.
Dalam waktu kurang dari satu tahun, indeks kualitas hunian naik signifikan. Anak-anak lebih nyaman belajar, ibu rumah tangga tidak lagi khawatir banjir masuk ke dapur, dan warga mulai sadar pentingnya memelihara rumah yang layak secara berkelanjutan.
Transformasi ini menunjukkan bahwa kriteria rumah layak huni bukan hal yang mustahil, bahkan untuk komunitas berpenghasilan rendah. Yang dibutuhkan adalah sinergi antara kesadaran lokal, dukungan teknis, dan kemauan kolektif untuk berubah.
Kesimpulan Tambahan: Rumah Adalah Titik Awal Kehidupan yang Bermartabat
Memenuhi kriteria rumah layak huni bukan hanya tentang bangunan, tapi tentang martabat manusia. Rumah yang sehat, aman, dan nyaman membuka peluang untuk pendidikan yang lebih baik, produktivitas ekonomi yang stabil, dan kehidupan sosial yang harmonis.
Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat perlu terus membangun narasi bersama bahwa hak atas rumah layak adalah bagian dari hak dasar manusia. Dengan merawat rumah, kita sedang merawat masa depan.
Baca juga konten dengan artikel terkait tentang: Seputar Residence
Baca juga artikel lainnya: Hukum Properti panduan penting kepemilikan dan sengketa
