incaresidence.co.id – Dalam dunia properti dan pertanahan, istilah Petok D mungkin sudah tidak asing lagi bagi sebagian orang. Meski begitu, masih banyak masyarakat yang belum memahami secara menyeluruh tentang apa itu PetokD, kegunaannya, serta status legalitasnya di mata hukum. Artikel ini akan membahas secara lengkap mengenai PetokD, mulai dari definisinya hingga tips jika Anda memiliki atau ingin membeli tanah dengan bukti PetokD.
Mengenal Bukti Administratif dari Desa
Petok D adalah bukti pendaftaran tanah yang dikeluarkan oleh kantor kelurahan atau desa. Dokumen ini menunjukkan bahwa sebidang tanah telah tercatat dalam administrasi desa, biasanya dalam bentuk letter C atau buku tanah desa. PetokD memuat informasi penting seperti nama pemilik, luas tanah, batas-batas, serta letak geografis tanah tersebut.
Namun, penting untuk dipahami bahwa PetokD bukan sertifikat hak milik. Artinya, dokumen ini tidak memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah seperti halnya sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Asal-Usul dan Sejarah Petok D
Petok D berakar dari sistem administrasi pertanahan zaman kolonial Belanda yang kemudian dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia. Sistem ini bertujuan untuk mendata tanah-tanah milik rakyat di tingkat desa sebelum adanya sistem pendaftaran tanah modern oleh BPN.
Hingga saat ini, masih banyak tanah di pedesaan yang belum bersertifikat dan hanya memiliki bukti berupa PetokD. Dokumen ini masih digunakan sebagai dasar pengurusan sertifikat tanah ke BPN melalui proses pendaftaran pertama kali.
Peran dalam Proses Kepemilikan Tanah
Identitas Tanah Petok D menjadi dokumen pendukung dalam membuktikan sejarah penguasaan tanah oleh seseorang atau keluarga tertentu.
Dasar Pengurusan Sertifikat Sebelum Anda bisa membuat sertifikat resmi di BPN, Anda memerlukan bukti awal seperti PetokD sebagai syarat pendaftaran.
Transaksi Tanah Non-Formal Di beberapa daerah, jual beli tanah masih sering dilakukan berdasarkan PetokD, meskipun secara hukum hal ini memiliki risiko.
Potensi Masalah Hukum
Meskipun Petok D menunjukkan penguasaan tanah, dokumen ini tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat jika terjadi sengketa. Tanah yang hanya berstatus PetokD lebih rentan terhadap:
- Klaim dari pihak lain
- Tumpang tindih kepemilikan
- Kesulitan dalam menjual atau menjaminkan ke bank
Oleh karena itu, sangat disarankan untuk segera melakukan sertifikasi agar tanah memiliki legalitas penuh.
Langkah Menuju Legalitas Penuh
Bagi Anda yang memiliki tanah berstatus Petok D, berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mendapatkan sertifikat resmi:
Pengurusan Surat Keterangan Tanah Diperoleh dari kelurahan atau desa yang menyatakan status tanah Anda.
Pengukuran oleh BPN Setelah dokumen lengkap, petugas BPN akan melakukan pengukuran tanah.
Pengumuman di Kelurahan/Desa Pengumuman dilakukan selama kurang lebih 14 hari untuk membuka kesempatan klaim dari pihak lain.
Penerbitan Sertifikat Jika tidak ada keberatan, maka sertifikat hak milik akan diterbitkan oleh BPN.
Perbedaan Petok D dan Sertifikat Tanah
| Aspek | PetokD | Sertifikat Tanah (SHM) |
|---|---|---|
| Kekuatan Hukum | Lemah | Kuat |
| Penerbit | Kelurahan/Desa | BPN |
| Dapat Dijadikan Agunan | Tidak | Bisa |
| Pengakuan Resmi | Terbatas (tingkat desa) | Nasional |
Mengapa Sertifikat Lebih Diutamakan?
Sertifikat tanah yang diterbitkan BPN memberikan perlindungan hukum penuh dibanding petok D. Ini sangat penting, apalagi jika Anda berencana menjual, mengagunkan, atau mengembangkan tanah menjadi properti seperti perumahan. Dalam dunia seputar residence, kepemilikan tanah dengan sertifikat jelas akan menjadi syarat utama untuk pengembangan dan pemanfaatan tanah secara maksimal.
Petok D Bisa Menjadi Awal yang Baik
Walaupun tidak memiliki kekuatan hukum sekuat sertifikat, Petok D tetap menjadi titik awal yang penting. Banyak tanah-tanah warisan atau tanah lama yang belum sempat disertifikasi masih mengandalkan PetokD sebagai bukti awal.
Dengan pemahaman yang tepat dan langkah lanjut yang benar, Anda dapat mengubah status tanah dari hanya berbasis PetokD menjadi tanah yang sah dan memiliki nilai jual lebih tinggi.
Kesimpulan
Petok D adalah dokumen historis yang mencatat penguasaan tanah secara administratif di tingkat desa. Meskipun bukan bukti kepemilikan yang diakui negara secara penuh, PetokD dapat menjadi dasar untuk pengurusan sertifikat tanah. Oleh karena itu, penting untuk segera mensertifikasi tanah agar terhindar dari masalah hukum di masa depan.
Baca juga artikel menarik lainnya mengenai Rusunawa, Hunian Nyaman dan Terjangkau untuk Semua
